5 Langkah Strategis Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) untuk Menjaga Ketahanan Industri Baja Nasional

Industri baja Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius akibat pemberlakuan bea masuk nol persen terhadap produk konstruksi baja jadi yang berasal dari China dan Vietnam. Kebijakan tersebut dinilai memberikan tekanan besar bagi fabrikator lokal dan berpotensi mengganggu keberlangsungan industri baja sebagai sektor strategis nasional.

Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga menyentuh isu krusial terkait kedaulatan dan ketahanan industri dalam negeri. Ketua Umum ISSC, Budi Harta Winata, menyampaikan bahwa masuknya produk baja impor tanpa bea ini menciptakan persaingan yang tidak seimbang dan merugikan pelaku usaha nasional.

Menurut ISSC, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk melindungi industri baja nasional melalui 5 kebijakan utama berikut:

1. Tidak menerbitkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) bagi konstruksi yang menggunakan baja impor yang tidak memenuhi standar SNI dan TKDN, sesuai regulasi Kementerian PUPR.
2. Menolak pemberian sertifikasi SNI terhadap produk yang dihasilkan oleh pabrik yang menggunakan konstruksi baja impor.
3. Menghentikan pemberian izin investasi asing baru pada sektor konstruksi baja serta rantai pasok terkait.
4. Menghentikan penerbitan surat persetujuan impor untuk produk konstruksi baja.
5. Memperketat pengawasan Bea Cukai terhadap masuknya baja impor dengan kode tertentu.
   
   

Budi Harta Winata menilai bahwa akar persoalan terletak pada ketidakseimbangan sistem perdagangan global yang menciptakan distorsi pasar domestik. Kebijakan bea masuk nol persen membuat produk baja impor jauh lebih kompetitif secara harga, sehingga menekan produk lokal dan menyebabkan berkurangnya lapangan kerja, khususnya bagi tenaga kerja sektor pengelasan dan fabrikasi.

ISSC menegaskan bahwa industri baja nasional kini berada pada titik kritis. Arus baja impor yang tidak terkendali berpotensi melemahkan daya saing pelaku usaha lokal serta mengancam masa depan industri strategis yang selama ini menjadi fondasi utama pembangunan infrastruktur di Indonesia. Apabila situasi ini terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang tegas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor industri, tetapi juga terhadap kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.